- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2084
Liputan6.com, Jakarta - PT Lion Group berencana mengembangkan Bandara Lebak, Banten sebagai bandara komersial yang lebih besar. Ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Namun rencana tersebut masih tersendat.
‎Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto menjelaskan, sampai saat ini rencana pembangunan bandara tersebut masih mandek. Hal ini dikarenakan ruang udara bandara Lebak jika ingin dikembangkan bakal bersinggungan dengan beberapa bandara lain. "‎Terkait Lebak, di Bandara Soetta, Halim, ini kan juga berkembang, kita tahu Halim ke depan akan jadi pangkalan udara utama TNI AU, ini membutuhkan ruang gerak pesawat udara. Ada Bandara Curug juga, banyak bandara, Lebak ini slotnya agak menyulitkan penggunaan ruang udara lain," kata Novie saat berbincang dengan wartawan di Penang Bistro, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Namun demikian, Novie masih membuka pintu bagi Lion Group dan mitra pengembangannya untuk menjelaskan dan menawarkan solusi terkait persoalan itu. Jika nantinya kedua belah pihak menemukan solusi, maka tidak ada alasan bagi Kementerian Perhubungan untuk menolak memberikan izin pengembangan bandara.
Hanya saja, Novie menegaskan hal yang paling utama untuk pengembangan industri penerbangan adalah aspek keselamatan. Berbeda dengan moda transportasi lainnya, industri penerbangan, aspek keselamatan adalah harga mati.
"Yang penting pengelola yakinkan ke kita aske keselamatan bisa dikelola dengan baik, artinya dengan adanya bandara Lebak tidak mengurangi tingkat pelayanan keselamatan maskapai yang ada," tegas dia.
Untuk memutuskan hal ini, pihak Kementerian Perhubungan akan mengadakan pertemuan dengan Lion Group dan para pengembangnya pada akhir pekan ini.
Seperti diketahui, pengembangan bandara Lebak ini menjadi salah satu pendukung dalam masterplan pengembangan Kota aerotropolis. Aerotropolis ini merupakan kawasan properti yang memiliki fasilitas bandar udara. Rencananya bandara Lebak ini akan dibangun di atas tanah seluas 7000 hektar (ha)‎. (Yas/Gdn)
Narasumber : Liputan6.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2157
JAKARTA. Kontraktor utama engineering, procurement, construction (EPC) 1 Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, yakni Tripatra-Samsung minta pemerintah kenaikan nilai proyek eksploitasi di wilayah kerja ini. Kabarnya, mereka minta proyek saat proyek menang tender Agustus 2011 hanya sebesar US$ 746,3 menjadi US$ 1,3 miliar.
Kepala Sub Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Biantoro mengatakan, Tripatra memang sudah berulang kali mengajukan kenaikan nilai proyek.
Hanya, hingga kini SKK Migas belum memberikan persetujuan karena masih dalam kajian. "Sampai US$ 1,3 miliar, kami belum bisa di bilang sebesar itu karena pengajuan berjalan terus. Kami masih uji, dievaluasi, tidak semua diterima, banyak yang ditolak," terang Elan kepada KONTAN, Senin (2/11).
Ia menyebut, permintaan Tripatra ini normal di tengah perubahan nilai proyek. Meski belum ada persetujuan, Elan memastikan, ini tak akan mengganggu produksi Blok Cepu yang ditargetkan 200.500 barel per hari pada medio November 2015, atau naik dari produksi saat ini baru 80.000 barel per hari.
Elan mengatakan, sebenarnya saat tender, pemerintah memberikan pagu nilai proyek EPC-1 sebesar US$ 980 juta. Adapun Tripatra-Samsung menawarkan nilai US$ 746,3 juta. Ini pula yang membuat mereka memenangkan tender tersebut.
Hanya saja, di tengah jalan, kontraktor tersebut mengaku ada aspek yang tidak terprediksi. Misal, soal pembebasan lahan yang seret serta kebijakan pemerintah daerah yang menggunakan sub kontraktor perusahaan di daerah.
Elan mengingatkan, kenaikan nilai kontrak harus tetap sesuai tender yang berlaku yakni tak boleh lebih dari 10% dari penyediaan dana EPC-1 senilai US$ 980 juta. Jika mengacu nilai kontrak lebih dari 10%, pemerintah tak akan menghitung adanya cost recovery atau ongkos pengangkatan minyak. "Itupun kenaikan 10% harus diaudit," ungkap dia.
Senior Vice President Startegic Planning And Operation PT Pertamina Meidawati menyatakan, apapun permintaan Tripatra, mereka tidak boleh telat menjalankan proyek agar tidak mengganggu produksi minyak. Dengan waktu yang mepet, "Tak mungkin kami mencari kontraktor baru lagi,"ujarnya.
Sayang Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto enggan memberikan tanggapan soal ini lantaran masih sibuk rapat,
Sedangkan Rewina Isnanto. Assistant Manager, Corporate Communications, PT Indika Energy Tbk, yakni induk usaha Tripatra belum merespon telepon dari KONTAN.
Editor Havid Vebri
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 1921
SAWAH BESAR (Pos Kota) – Pengangkatan sisa puing bongkaran yang masuk ke anak Kali Ciliwung, di wilayah Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, mulai dilakukan Dinas PU Tata Air DKI Jakarta. Untuk mempercepat prosesnya, Walikota Jakarta Pusat pun meminta penambahan alat berat.
“Saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas PU, minta alat berat ditambah agar pengangkatan sisa puing bangunan dan proses normalisasi dapat segera kelar,†terang Walikota Mangara Pardede, di dampingi Wakilnya, Arifin saat meninjau lokasi normalisasi kali tersebut.
Diakatakannya, normalisasi anak Kali Ciliwung sekitar 1,5 Km tersebut harus segera dilakukan sebelum memasuki musim hujan tiba. “Untuk pelaksanaan normalisasi, ini dinas yang melakukannya. Pemkot hanya pada urusan penertiban bangunan liar,†ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 70 bangunan liar di sisi anak Kali Ciliwung, tepatnya di wilayah Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakpus, dibongkar paksa petugas Satpol PP. Namun demikian, penertiban itu menimbulkan masalah lantaran sisa puing bangunannya masuk dan menyumbat aliran air di kali.
Camat Sawah Besar, Martua Sitorus, menambahkan penambahan alat berat seperti becho dan truk untuk mengangkut sisa puing bangunan memang sangat diperlukan untuk percepatan normalisasi kali. “PPSU kita kerahkan untuk membantu juga, tapi akan lebih cepat bila menggunakan alat berat,†tegasnya.
(deny/sir)
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 1793
Harga timah di bursa komoditas Malaysia lanjutkan penurunannya pada sesi perdagangan Kamis siang ini (29/10). Harga timah ambles untuk lima sesi berturut-turut. Harga komoditas logam industri ini terus terpukul meskipun ada sentimen positif yang mendukung terutama dari Tiongkok.
Harga timah yang sempat melejit kencang hingga pertengahan Oktober siang ini tampak meleleh. Permintaan yang makin lesu menjadi alasan anjloknya harga komoditas ini. Ancaman lesunya permintaan masih kuat di pasar logam industri.
Harga timah menerima sentimen negatif di tengah kenaikan nilai tukar dollar AS. Harga komoditas menjadi makin mahal karena proses ekspor-impor umumnya dilakukan menggunakan mata uang Negeri Paman Sam tersebut.
Hari ini tekanan jual terjadi lagi karena para pelaku pasar masih melihat potensi penurunan harga lanjutan. Harga timah di bursa komoditas Malaysia terpantau mengalami penurunan yang signifikan. Harga logam industri ini diperdagangkan pada posisi 15.330 dollar per ton, turun sebesar 150 dollar atau setara dengan 0,97 persen.
Di akhir perdagangan bursa LME Selasa dini hari tadi harga timah berjangka untuk kontrak 3 bulan ke depan juga tampak mengalami penurunan yang signifikan. Harga komoditas tersebut ditutup turun sebesar 205 dollar atau setara dengan 1,33 persen pada posisi 15.200 dollar per ton.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan bahwa pergerakan harga timah Malaysia pada perdagangan selanjutnya untuk jangka pendek akan menghadapi level resistance kuat di posisi 15.500 dollar dan 15.700 dollar. Akan tetapi jika terjadi retreat dan melemah harga tembaga akan menghadapi level support di 15.200 dollar dan 15.000 dollar.
Ika Akbarwati/VMN/VBN/Senior Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Jul Allens
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 1924
Jakarta, GATRAnews - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib menyatakan, keberadaan alat berat di Indonesia masih belum merata. Di Indonesia keberadaan (domisili) kepemilikan alat berat belum merata, di mana 68% masih berada di Jakarta sedangkan sisanya menyebar di beberapa provinsi di Indonesia.
“Usia alat berat juga harus diperhatikan, jangan banyak yang sudah usang, sehingga kekhawatiran kecelakaan yang terjadi baru-baru ini, memang karena banyak menggunakan alat yang sudah tua, bukan karena human error semata," ujar Yusid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10).
Indonesia termasuk dalam deretan negera yang paling progresif dalam penyelenggaraan konstruksi khususnya pembangunan infrastruktur. Hal ini tentu membutuhkan ketersediaan peralatan yang memadai dan berkualitas.
"Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, pengusaha alat berat diminta untuk terus optimis, karena pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara mulai menggeliat," tutur Yusid.
Ke depan, lanjutnya, para pengusaha pemenang tender proyek PUPR, dengan nilai Rp 200 milyar ke atas diwajibkan untuk memiliki alat berat, atau leasing alat berat. Hal ini diatur di Permen PUPR No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Perkerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
Tantangan lain yaitu informasi kebutuhan (demand) alat berat dalam konteks kuantitas, kualitas, dan lokasi belum akurat, maka diperlukan sebuah database, baik yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, Swasta, Pemerintah Pusat/Daerah dan usaha penyewaan alat berat (rental).
Kesepakatan bersama untuk melakukan Registrasi Alat Berat pada BUJK, Swasta, Pemerintah Pusat,/Daerah dan usaha penyewaan alat berat (rental) telah dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN), dan Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Berat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) pada tanggal 13 Februari 2015 lalu.
“APPAKSI harus terus mendorong dan melakukan pembinaan kepada para anggotanya untuk bersama-sama meregistrasikan kepemilikan alat berat yang dimiliki melalui website, www.mpk.binakonstruksi.pu.go.id," ajak Yusid Toyib.
Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi pun melakukan langkah penyusunan katalog Alat Berat Konstruksi agar pengguna dalam memilih alat berat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Arief Prasetyo
Narasumber : Posnews.com
Semua Berita