- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2465
“Bansos ini bersifat swakelola dimana bentuk atap, rombong yang sudah didesain dan dibangun oleh koperasi pengelola penerima bansos,†kata Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan Kemenkop dan UKM, Hasan Jauhari saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan Sarana Usaha PKL di Bogor, Selasa (1/12/2015).
Lebih lanjut Hasan Jauhari menjelaskan sebaran koperasi yang menerima bantuan berada di sembilan terdiri dari 63 koperasi, Jawa (97), Sulawesi (53), Kalimantan (17), Bali, NTB dan NTT (29), serta Maluku dan Papua (12). “Program bantuan sosial berupa penataan dan dukungan saran usaha PKL melalui koperasi. Sehingga diharapkan dapat menguatkan komunitas PKL dalam membangun daya saing pasar, akses sumber daya produktif dan mampu menguatkan kelembagaan melalui koperasi,†ungkapnya.
Sementara itu ditempat yang sama Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop UKM, Emilia Suhaimi mengatakan para penerima bantuan juga diberikan bimbingan teknis terkait penggunaan anggaran. “Isu standardisasi dan investasi menjadi faktor kunci peningkatan daya saing UKM terutama dalam memasuki MEA," jelas Emilia.
"Alasan kami harus kuat adalah permasalahan klasik yang masih terus dihadapi KUMKM di tengah tantangan dunia usaha di era perdagangan global ini semakin beragam. Sehingga muaranya kembali pada kesiapan kapasitas dan kemampuan daya saing KUMKM,†tandasnya.
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2497
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Bahkan, pemerintah juga siap melakukan perbaikan terhadap kinerja perekonomian yang di tahun ini dilanda kelesuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui di tahun ini Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dihadapkan kepada sejumlah persoalan yang harus dibenahi. Bahkan, persoalan itu tidak hanya datang dari sisi ekonomi semata.
"Kalau tahun ini banyak sekali pembenahan internal yang dilakukan, hampir lebih dari setengah tahun. Nah, Januari 2016 bisa langsung tancap gas," kata Darmin, dalam acara 'Indonesia Economic Outlook 2016', yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Selain itu, dirinya menjelaskan, pemerintah tidak menampik harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa Indonesia sudah melewati masa-masa terburuk. Hal ini bisa diindikasikan dari pertumbuhan yang mulai mengalami perbaikan.
"Sekitar tiga tahun lalu kita berhenti, ekonomi kita melambat, tapi pada saat ini berarti kita sudah siap membalikkan arah ini," ujar dia.
Dalam hal ini, tegas Darmin, kondisi positif sekarang ini tentu harus ditambah dengan menjalankan reformasi ekonomi yang sudah dimulai pemerintah dengan mengeluarkan paket kebijakan. "Apalagi, kebijakan yang menyentuh daerah, kalau pemerintah daerah bisa dibenahi maka itu bisa menciptakan optimisme," pungkas Darmin.
By.Suci Sedya Utami
Narasumber : METROTVNEWS.COM
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2273
Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui pemerintah akan tetap mendorong industri di waktu-waktu mendatang guna memperkuat perekonomian di dalam negeri. Pada konteks ini, BKPM berharap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII milik pemerintah mampu memberikan dorongan terhadap kemajuan industri padat karya.
"Pastinya fokus pemerintah jelas mendorong industri. Salah satu kita perlu kedepankan industri padat karya," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani, ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Dirinya menambahkan, target pemerintah untuk menciptakan dua juta lapangan kerja baru belum tercapai. Pasalnya, hingga Desember ini diperkirakan lapangan kerja baru yang tercipta hanya sekitar 1,4 juga hingga 1,5 juta lapangan kerja baru saja.
Dengan adanya paket kebijakan dari pemerintah, lanjut Franky, mampu memberikan insentif bagi industri padat karya. Sehingga industri padat karya mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru seperti yang diinginkan pemerintah.
"Tahun depan dengan paket yang sedang disiapkan berikan insentif industri padat karya, mempekerjakan 2.000 sampai 5.000 tenaga kerja atau lebih. Ke depan akan lebih banyak industri mendorong terjadinya peningkatan lapangan kerja baru," pungkas dia.
By. Eko Nordiansyah
Narasumber : METROTVNEWS.COM
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2430
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo meminta para pimpinan perusahaan lokal terkemuka, baik swasta maupun BUMN, untuk tidak takut dan siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan. Jokowi mengibaratkan persaingan antar negara pada MEA sebagai medan pertempuran yang memerlukan banyak amunisi untuk bisa menang.
"Persaingan ibarat peperangan, maka untuk memenangkannya harus disiapkan dulu amunisinya. Misalnya bagaimana mengukur kekuatan dan kelemahan dengan indikator ekonomi. Itu angka yang menurut saya masih baik dibanding negara lain. Inflasi kalau kita lihat tahun kemarin 8,2 persen, tahun ini perkiraan kita masih di antara 3,5-3,8 persen," ucap Jokowi saat menghadiri acara Forum CEO di JCC, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (27/11/2015).
Baca Juga
Presiden mengatakan kesiapan menghadapi MEA dilihat dari pertumbuhan ekonomi hingga bulan November tahun ini. Inflasi di bawah 3,5 persen dan diprediksi hingga akhir tahun bisa di bawah 3 persen. "Artinya pengendalian inflasi berhasil. Dari 8,2 persen anjlok jadi kurang lebih 3 persen," katanya.
Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api, dan tol laut. Upaya lain yang perlu diwujudkan adalah konektivitas lintas pulau dan intrapulau, meskipun untuk mencapai hasil yang diinginkan memerlukan waktu yang tidak sebentar.
"Ini tidak bisa dirasakan dalam 1 atau 2 bulan. Upaya-upaya ini dilakukan agar dapat menekan biaya logistik menjadi murah, yang tentunya akan menekan harga barang menjadi lebih rendah. Kalau tidak, ya biaya yang ada akan seperti sekarang," ujar Presiden. ‎
‎
Presiden membandingkan biaya angkut sapi dengan menggunakan kapal yang dapat mengangkut 500 sapi dan dengan truk yang biayanya mengalami penurunan drastis setelah pemerintah menggenjot pembangunan di sektor maritim.
"Dulu biaya angkut sapi Rp 2 juta per sapi. Setelah ada kapal, biayanya menjadi Rp 300.000. Tentunya dengan adanya penurunan biaya angkut sapi, maka harga daging sapi pun akan mengalami penurunan," kata Jokowi.
Kesiapan menghadapi MEA juga harus dimulai dengan memulai langkah ekspor barang jadi. Jokowi meminta agar tidak ada lagi ekspor barang mentah. "Tidak bisa lagi mengekspor kakao mentah, CPO, aluminium, bauksit, sehingga kita harus memulai hilirisasi dan industrialisasi. Harus diberi nilai tambah di dalam negeri akan mendapat nilai yang berlipat-lipat," Jokowi menandaskan. (Luq/Zul)**
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2308
BMetrotvnews.com, Jakarta: Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menilai Asia Tenggara termasuk Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat melalui ekspor. Namun sayangnya, melemahnya harga komoditas di dunia membuat laju ekspor mengalami perlambatan.
Ekonom Advisor ICAEW Danae Kyriakopoulou memandang, Pemerintah Indonesia telah melakukan strategi yang baik untuk mengambil keuntungan ketika harga komoditas sedang melonjak beberapa tahun lalu. Namun sayangnya, era ini sudah berakhir. Indonesia tak bisa lagi mengandalkan komoditas sebagai andalan ekspor.
"Namun saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi pembuat kebijakan untuk melihat kesempatan dalam industri dan high skill manufacture," kata Danae, dalam acara Economic Inside, yang digelar di JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2015),
Selain itu, lanjut Danae, Indonesia juga bisa menjadikan investasi sebagai kunci untuk memperluas dan memperbaiki kinerja ekonomi yang sekarang ini tengah mengalami perlambatan. Sebab, dengan adanya investasi maka nantinya akan membantu menumbuhkan produktivitas nasional.
Apalagi, masih kata Danae, Pemerintah Indonesia berencana untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) badan atau perusahaan. Langkah-langkah semacam ini diharapkan mampu mengangkat kembali perekonomian Indonesia.
Suci Sedya Utami
Narasumber : METROTVNEWS.COM
Semua Berita