- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2788
Majalengka -Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meninjau proyek pembangunan bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini memiliki landasan (runway) sepanjang 3.000 meter dengan lebar 60 meter.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan, bandara ini ditargetkan selesai 2018 dengan kapasitas penumpang hingga 20 juta per tahun.
"Ini saya dengan Bapak Gubernur Jawa Barat akan mendampingi Pak Presiden untuk tinjau pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Rencana pembangunan ini sudah dibuat pada awalnya tahun 2003, namun mulai dikerjakan fisik atas dukungan Pemprov Jabar mulai 2013 sampai sekarang. Dalam desain panjangnya runway 3.000 meter dengan lebar maksimal 60 meter ini runway sangat besar. Untuk ukuran internasional pun jarang ada runway sampai 60 meter," tutur Jonan di lokasi bandara, Kamis (14/1/2016).
Lebarnya landasan bandara ini membuatnya bisa didarati oleh pesawat jumbo, Airbus A380. Adanya bandara ini bisa menjadikan Majalengka sebagai kota mandiri secara komersial.
Hingga kini, pembangunan landasan bandara tersebut sudah mencapai 2.500 meter. Tidak ada masalah dalam pembebasan lahan.
(dnl/dnl)
By. Bagus Prihantoro Nugroho - detikfinance
Narasumber : Detik.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2583
Jakarta -Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah serius menggarap pembangunan Jalan Nasional Trans Papua, untuk menghubungkan berbagai kawasan di daratan Papua dan Papua Barat.
Ditemui di ruang kerjanya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, berbagi kisah tentang pembangunan jalan sepanjang 4.325 kilometer (km), yang menurutnya penuh tantangan.
Basuki berkisah tentang mahalnya biaya pembangunan jalan ini. Salah satunya adalah mahalnya biaya angkut alat berat seperti eskavator. "Kalau harga eskavator sekitar Rp 1,2 miliar, biaya angkutnya bisa Rp 2 miliar sendiri," tuturnya, saat berbincang dengan detikFinance, Selasa (12/1/2016) malam.
Mahalnya biaya angkut, kata dia, disebabkan oleh minimnya akses ke lokasi pembangun yang sangat terpencil dan tidak memiliki akses jalan darat. "Seperti proyek yang sedang kita lakukan di Nduga (salah satu kabupaten di Papua), itu sekelilingnya hutan. Tidak ada jalan darat. Akses sangat terbatas sekali," sebutnya.
Untuk mengangkut peralatan tersebut, tim sampai harus menggunakan helikopter khusus yang disewa dari Rusia.
"Dan itu pun tidak satu kali jalan. Eskavator itu harus dipereteli dulu, baru diangkut pakai heli. Bisa 3 kali balik minimal. Helinya pun khusus didatangkan dari rusia.‎ Baru setelah di lokasi, eskavator dirakit lagi. Makanya biayanya mahal sekali," jelas Basuki.
Kondisi ini yang menggerakkan hati menteri yang mengawali karir sebagai staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa di Kementerian PU tersebut, untuk kian mempercepat proses pembangunan Jaln Trans Papua.
"Kita lihat kan dan kita rasakan sendiri barang-barang mahal karena angkutannya mahal. Makanya jalan darat ini harus dipercepat. Kalau sudah ada akses darat, barang-barang bisa diangkut dari darat. Biaya lebih murah," pungkasnya.
(dna/dnl)
Narasumber : Detik.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2682
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk komoditas batu bara.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu bara Adhi Wibowo mengatakan, RPJMN batubara akan diubah karena target produksi 2015 tidak tercapai. Hal itu disebabkan pelemahan harga komoditas dan permintaan menurun.
Target produksi batu bara 2015 ditetapkan 425 juta ton. Namun, realisasi produksi hanya mencapai 383 juta ton. Sedangkan 2016 target produksi batu bara dalam RPJMN mencapai 419 juta ton.
"Produksi batu bara 2016 diperkirakan sama dengan tahun kemarin," kata Adhi ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Adhi menambahkan, dalam RPJMN juga mengatur alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) yang terus bertambah.
Pada 2015, kuota DMO sebesar 102 juta ton. Kuota batu bara domestik sebesar 111 juta ton pada 2016. Kemudian kuota batu bara dalam negeri sebesar 121 juta ton pada 2017. Sedangkan kuota DMO masing-masing sebesar 131 juta ton dan 240 juta ton pada 2018 dan 2019.
Adhi menuturkan untuk merancang ulang target produksi batu bara 2016, akan dibahas dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) yang melibatkan pelaku usaha. Namun, jika tidak ada yang mengajukan perubahan produksi target tersebut akan tetap.
"Kalau memang tidak bisa tercapai 419 juta ton tahun ini. Kami akan ajukan revisi RPJMN," ungkap dia.
Berdasarkan data RPJMN Kementerian ESDM disebutkan produksi batu bara terus turun dari 2015 hingga 2019. Pada 2015, produksi ditetapkan sebesar 425 juta ton. Di 2016 ditetapkan produksi batu bara 419 juta ton.
Kemudian pada 2017 produksi batu bara sebesar 413 juta ton. Pada 2018 produksi sebesar 406 juta ton dan di 2019 mencapai 400 juta ton. (Pew/Ahm)
Narasumber : Liputan6.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2557
Liputan6.com, Jakarta - Usai mengakuisisi PT Berau Coal Energy Tbk, Sinarmas Grup‎ akan memanfaatkan produksi batu bara perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan energi pembangkit listrik yang dibangun anak usaha Sinarmas.
Managing Director Sinarmas Gandi Sulistiyanto ‎mengatakan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah dibangun Sinarmas membutuhkan pasokan batu bara.
"Akan suplai untuk rencara power plant PLTU Sinarmas infrastruktur. Kita kan lagi giat-giatnya membangun power plant dari batubara," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Dia menjelaskan, pasokan batu bara ke pembangkit listrik ini juga lantaran harga komoditas tersebut di pasar internasional ‎tengah anjlok. Perusahaan pun memutuskan untuk memakai batu bara produksi untuk pembangkit listrik.
"Karena kalau untuk diperdagangkan saat ini harganya lagi rendah. Explore dikurangi, jadi tidak full explore, jadi sesuai kebutuhan saja," kata dia.
Baca Juga
Gandi juga menegaskan, tidak mematok berapa besar batu bara yang akan dialokasikan untuk PLTU milik Sinarmas. Dikatakan, pasokan batu bara akan disesuaikan dengan produksi dari Berau.
"Kita ingin kontribusi sebanyak-banyaknya. Dari Berau sesuai kapasitasnya nanti‎, kalau bisa
2.000 ya kita suplai dari situ 2.000, maka kita tekan dulu yang penting," jelasnya.
‎Untuk pembangunan pembangkit listrik, Gandi juga menyatakan pihaknya tidak memasang target. Namun hingga saat ini Sinarmas telah membangun pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 600 megawatt (MW) dan tengah menyelesaikan pembangkit baru berkapasitas 300 MW.
"Target tidak ada, jadi mengalir saja. Total yang sudah dibangun 600 MW, sudah ada di tangan license 300 MW, jadi total 900 MW. Investasi masing-masing daerah beda-beda," tandasnya. (Fik/Nrm)
By Septian Deny
Narasumber : Liputan6.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2525
Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Resources Studies (IRESS) menyarankan Pemerintah agar tidak memperpanjang kegiatan operasi PT Freeport Indonesia, pasca habis kontrak pada 2021.
Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, harga saham Freeport McMoran/FCX telah mencapai titik terendah ke level US$ 4,31 per lembar sejak Desember 2015.
Harga saham Freeport McMoran tertekan itu terpengaruh kondisi harga komoditas tambang dan minyak dan gas (gas) yang terus terpuruk. Saham Freeport McMoran sempat mencapai US$ 60 per saham pada 2010-2011.
Baca Juga
"Harga saham Freeport berpotensi untuk turun lebih rendah dan Freeport McMoran siap-siap untuk bangkrut," Kata Marwan, di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Marwan menuturkan, ‎saat ini Freeport McMoran sedang menuju kebangkrutan atas kondisi tersebut.
IRESS menganggap Pemerintah tidak perlu lagi membahas perpanjangan operasi Freeport sejak 2021. Karena hal itu berarti Indonesia menolong Freeport, dan hanya akan memperpanjang nafas Freeport McMoran.
"Pemerintah RI perlu membuat pernyataan bahwa kontrak/operasi tambang Freeport tidak akan diperpanjang. Sejak 2021 Indonesia bermaksud untuk menguasai kembali wilayah Tambang Freeport di Timika," tutur dia.‎
Sejalan dengan hal di atas, Pemerintah diminta untuk membahas dan menyiapkan rencana strategis yang perlu diambil guna kelanjutan operasi tambang Timika oleh BUMN Indonesia.
Pembahasan perlu melibatkan seluruh potensi nasional, kementerian/lembaga terkait, serta para pakar dan profesional dari berbagai bidang yang relevan.‎
"Pemerintah dituntut untuk menegaskan sikap bahwa Indonesia tidak ingin memperpanjang operasi tambang atau memberi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Freeport," kata dia. (Pew/Ahm)
Narasumber : Liputan6.com
Semua Berita