Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2470

Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat pembangunan infrastruktur fisik di 14 kawasan industri baru di luar Jawa. Dari 14 kawasan tersebut belum semua terisi oleh investor baik swasta maupun BUMN.

Kemenperin masih mencari investor yang berminat mengelola kawasan industri tersebut untuk kegiatan bisnis. Kemenperin menawarkan berbagai kemudahan bagi investor seperti keringanan pajak, kemudahan izin, hingga pelayanan di kawasan industri.

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI), Imam Haryono mengatakan, berbagai kemudahan bagi investor ditawarkan supaya bisa segera investasi di kawasan industri. Di beberapa wilayah industri akan dibangun kantor one stop service untuk melayani keperluan investor.

"Dari sisi fiskal, ada pengurangan ataupun pembebasan pajak seperti PPh badan dan pajak penerangan. Ke depan kami upayakan ketersediaan energi listrik dan gas dengan jumlah cukup dan harga bersaing," jelas Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di Ruang Garuda Kemenperin, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Saat ini, baru 4 kawasan industri yang sudah mulai dibangun infrastrukturnya yaitu di Bitung, Palu, Morowali, dan Sei Mangke. Di keempat wilayah tersebut sudah dibangun infrastruktur fisik seperti jalan poros dan kantor administrasi.

Keempat belas kawasan industri tersebut ditawarkan pengelolaannya ke BUMN maupun swasta. Empat WI yang sudah dikelola merupakan kombinasi swasta dan BUMN.

"Seimangke dan Pupuk Kaltim itu dikelola BUMN sedangkan Dumai oleh swasta," ujar Imam

Kawasan industri yang telah berhasil dikembangkan, kata Imam, yaitu di Sei Mangke. Di dalam kawasan industri Sei Mangke telah dibangun jalan poros, dry port, farm tank, dan jalur kereta api. Perusahaan yang sudah menggarap kawasan industri Sei Mangke diantaranya PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Pertamina, PTPN III, PT Pertagas Niaga, PT PLN dan PTPN IV.

Berikut daftar 14 kawasan industri baru di luar Jawa:

Sumatera
1. Kuala Tanjung : Industri Alumunium dan CPO
2. Sei Mangkai : Industri pengolahan CPO
3. Tanggamus : Industri maritim dan logistik

Kalimantan
4. Ketapang : Industri alumina
5. Landak : Industri karet dan CPO
6. Jorong : Hilirisasi sumber daya mineral (bauksit) dan kelapa sawit
7. Batu Licin : Industri besi baja

Sulawesi
8. Palu : Industri rotan, karet, kakao (agro) dan smelter
9. Teluk Bitung : Industri agro dan logistik
10. Marowali : Industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel.
11. Konawe : Industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel.
12. Bantaeng : Industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel.

Maluku
13. Buli : Industri smelter feronikel, stainless steel dan downstream stainless steel

Papua
14. Teluk Bintuni : Industri migas dan pupuk

(hns/hns)

By. Lani Pujiastuti

Narasumber : detik.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2199

Jakarta -Menteri ESDM Sudirman Said meresmikan tiga fasilitas Terminal BBM milik PT AKR Corporindo Tbk, yang berlokasi di Bitung, Sulawesi Utara, Palaran, Kalimantan Timur, dan Gabion, Medan.

Selain meresmikan 3 terminal BBM baru, juga diresmikan perluasan kapasitas 2 terminal baru AKR yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Kapasitas tangki BBM AKRA kini naik menjadi 656.000 Kiloliter (KL).

"Perseroan telah menginvestasikan dana sebesar Rp 1.031 miliar untuk pembangunan terminal BBM baru dan perluasan fasilitas penyimpanan ini," kata Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo, dalam keterangannya, Kamis (17/12/2015).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah AKR yang memperluas penyaluran BBM di Indonesia Timur.

"Dengan telah diresmikan dan dimanfaatkannya terminal BBM ini, AKR Corporindo berarti telah memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan membuka kesempatan kerja, memperkuat dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di dalam negeri, khususnya di wilayah Indonesia Timur," kata Sudirman.

Sebagai informasi, terminal BBM baru di Bitung ini memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 30.500 KL, ditambah terminal BBM di Palaran memiliki kapasitas 15.000 KL dan untuk terminal BBM di Medan 15.000 KL.

Sedangkan untuk perluasan terminal BBM di Pontianak 19.500 KL dan Banjarmasin 10.000 KL. Dengan peningkatan kapasitas di masing-masing terminal BBM akan meningkatkan kapasitas penyimpanan AKRA total menjadi 656.000 KL yang tersebar di 15 lokasi di seluruh Indonesia.

By. Rista Rama Dhany - detikfinance

Narasumber : detik.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2300

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPRD mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak hanya mengutamakan investasi sumber daya alam, melainkan juga investasi infrastruktur.

Pasalnya, investasi infrastruktur itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Berikan tekanan pada Pemda bahwa investasi infrastruktur dan manufaktur penting sekali. Kalau hal yang berkaitan dengan investasi sumber daya alam, itu yang perlu dihitung," ujar Jokowi, dalam acara Munas DPRD Kabupaten se-Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Jokowi juga meminta tidak membatasi kehadiran investasi infrastruktur di masing-masing daerah.

"Jangan investasi sumber daya alam diberikan seluas-luasnya, tapi yang infrastruktur dihambat karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Jokowi juga meminta DPRD bersama Pemda melakukan memangkas berbagai hambatan investasi, terutama dalam hal aturan dan pelayanan pengurusan izin.

"Kalau buat Perda jangan tambah ruwet prosedur yang ada di daerah. Mari semua potong aturan-aturan yang ruwet agar kita lincah dan cepat," tambah Jokowi lagi.

By. Ray Jordan - detikfinance

Narasuumber : detik.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2355

Jakarta -Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya potensi energi baru terbarukan. Sayangnya, untuk memanfaatkannya menjadi listrik atau sumber energi lainnya, tidaklah mudah.

Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur PT Energy Biomassa Indonesia (EBI), Satrio Astungkoro. Ia menyebut, setidaknya ada 3 masalah utama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Hambatan utama yakni teknologi, pendanaan, dan ketersediaan bahan baku (biomassa), merupakan permasalahan yang dialami PT EBI sebagai pengembang energi terbarukan. Sebagai anak usaha PT Energy Management Indonesia (EMI), pihaknya harus konsisten dalam upaya mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

"Saya yakin, meskipun mengalami beberapa kendala peluang, energi terbarukan di Indonesia sangat terbuka lebar. Hal ini mengingat sumber energi fosil yang bisa habis, ditambah negara-negara di dunia pun sudah sepakat untuk menggunakan energi baru terbarukan di konferensi Paris kemarin," ujar Satrio, dalam keterangannya, Kamis (17/12/2015).

Satrio menambahkan, sebagai BUMN dengan bidang usaha Konservasi, konversi energi baru dan terbarukan masih mengandalkan dana pribadi untuk mengembangkan produksi wood pellet sebagai sumber pengembangan. Wood pellet ini digunakan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB).

"Tapi kami tetap optimistis bahwa wood pellet mampu membawa keuntungan dan menarik banyak investor, sebagai sumber daya energi pilihan selain migas atau fosil," tambahnya.

Selain 3 masalah utama tersebut, Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menambahkan, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia juga kurang berpihaknya politik anggaran energi di Indonesia. Ia menyatakan, dari sisi politik, anggaran untuk membangun energi saat ini belum banyak mengalami perubahan.

"Di era Presiden Jokowi memang ada perubahan pola subsidi energi dicabut cukup besar, sehingga diharapkan tercipta ruang fiskal yang cukup besar yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk infrastruktur energi," ujar Roy.

Roy menjelaskan, meski ada anggaran membangun infrastruktur energi, namun pembangunan lebih banyak dilakukan untuk membangun infrastruktur migas dan hal tersebut membuktikan belum cukup seriusnya pemerintah melalui lembaga lembaganya baik kementerian ESDM, Kementerian Riset, atau pun lembaga lain di bidang energi terbarukan.

"Permasalahan saat ini adalah bagaimana kemudian pemerintah membagi konsentrasi antara energi migas dan energi terbarukan. Bagaimana mengolah energi migas secara benar namun juga mengembangkan energi terbarukan, namun saat ini kebijakan energi terbarukan belum dapat disinergikan kepada lembaga lembaga yang berwenang," lanjut Roy.

Indonesia sejatinya memiliki beberapa sumber energi yang memanfaatkan siklus alam sebagai sumber energinya, beberapa siklus alam seperti air, angin, arus laut, dan panas bumi telah banyak dikembangkan oleh perusahaan perusahaan baik swasta maupun BUMN di Indonesia.

Dalam buku Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan 2010-2025, Kementrian ESDM mencatat ada 6 provinsi yang memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, seperti Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh .

ESDM juga mencatat bahwa untuk seluruh Indonesia, potensi energi skala besar dan kecil tidak kurang dari 75.670 megawatt (MW), dan baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau baru 5,6%.

(rrd/hns)

By. Muhammad Idris - detikfinance

Narasumber : detik.com