Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2982

Jakarta -Merosotnya harga batu bara dalam 4 tahun terakhir ini membuat banyak perusahaan tambang batu bara gulung tikar. Sebab, harga batu bara yang kini di kisaran US$ 50/ton kurang ekonomis.

Banyaknya pertambangan batu bara yang berhenti berproduksi ini membuat proyek listrik 35.000 MW terancam kekurangan pasokan batu bara. Padahal, proyek ini didominasi oleh PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi.

"Keadaan seperti ini dikhawatirkan membuat proyek listrik 35.000 MW tidak cukup pasokan batu bara. Bukan karena tidak ada batu bara tapi karena pertambangannya menjadi kecil karena memang tidak masuk keekonomian di level tertentu," kata Menteri ESDM Sudirman Said usai pertemuan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Sudirman mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengantisipasi ancaman defisit pasokan batu bara tersebut. "Kita sedang persiapkan berbagai opsi dan sebenernya teman-teman APBI (Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia) sudah bertemu saya dan menjelaskan," ucapnya.

Menurut Sudirman, harga batu bara harus sampai pada tingkat yang ekonomis supaya suplainya terjamin, ekonomis untuk perusahaan tambang maupun produsen listrik.

"Ke depan harus ada keseimbangan harga baru yang oleh pengusaha batu bara dianggap cukup ekonomis untuk menambang, tapi juga untuk pengusaha listrik cukup ekonomis untuk dibeli," paparnya.

Pihaknya berjanji akan mendorong negosiasi antara perusahaan tambang selaku produsen batu bara dengan PLN dan Independent Power Producer (IPP) sebagai pembeli batu bara. Harus ada kompromi harga batu bara, menguntungkan produsen tapi juga tidak memberatkan pembeli.

"Solusinya tadi, harus ada negosiasi supaya harganya ketemu antara yang dianggap ekonomis oleh pengusaha batu bara dan pembangkit listrik. Kita akan ketemu harga keseimbangan, kita harus cari solusi itu," ucap Sudirman.

"Fungsi pemerintah disini harus ada. Jadi kita disini akan menjembatani satu proses diskusi. PLN, APBI, dan IPP yang akan menggunakan batu bara sebagai energi primernya. Nanti kita akan cari satu solusi," dia menambahkan.

Sudirman optimistis bisa segera mendapatkan titik temu sehingga suplai batu bara untuk proyek listrik 35.000 MW terjamin. "Kita tidak buntu, kita ada jalan keluar, akan ketemu karena keduanya punya kepentingan, baik pengusaha batu bara maupun pengusaha pembangkit listrik," tutupnya.

Michael Agustinus - detikfinance

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2903

BANDUNG, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamilmembuka peluang investasi bagi lima perusahaan asal Kanada untuk membantu Kota Bandung membangun sarana infrastruktur dengan skema public private partnership (PPP) alias kerja sama pemerintah dengan swasta.

Kelima perusahaan itu terpikat untuk berinvestasi di Bandung seusai Ridwan Kamil memenuhi undangan dari forum CEO dunia, Globe, di Vancouver, Kanada, selama sepekan.

"Lima perusahaan Kanada akan ke Bandung. Tiga perempatnya masalah PPP itu," ujar Emil, sapaan akrabnya, seusai memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (8/3/2016).

Emil mengatakan, kelima perusahaan itu rencananya akan datang ke Bandung pada bulan April mendatang.

Selain itu, Emil juga menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan Kanada bernama Enerkem terkait pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

"Ada teknologi baru yang akan saya tawarkan untuk dijadikan alternatif pilihan PLTSa yang non-insinerator. Kayak biodigester mirip-mirip, tetapi teknologinya lain," katanya.

Teknologi PLTSa Kanada, kata Emil, berbeda dengan yang diterapkan Jepang. Teknologi PLTSa dari Kanada bisa digunakan untuk skala yang lebih besar.

"Kalau Jepang kan skala kecamatan, kalau ini skala kota. Kita mahpakai teknologi mana saja yang paling keren sesuai kebutuhan. Lokasinya nanti di Gedebage untuk skala besar," ucapnya.

Dia menyebut, total investasi untuk proyek ini mencapai Rp 1,5 triliun.

"Nah ini harapan saya. Saya mau ambil keputusan cepat. Tunggu perpres dari Pak Jokowi selesai, langsung dieksekusi," tuturnya.

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2657

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur yang kini tengah gencar digaungkan pemerintah diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp 5.000 triliun.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana itu tidak bisa hanya didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi sekitar Rp 1.500 triliun untuk waktu lima tahun.

"Baik itu pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, bandara, semuanya itu butuh uang, butuh anggaran sehingga butuh kecepatan untuk membangun itu. Kalau hanya mengharapkan APBN tidak cukup," ucap Jokowi ketika meninjau persiapan pelaksanaan KTT OKI di Jakarta Convention Center, Jumat (4/3/2016).

Solusinya, kata Jokowi adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Hal ini bisa mendukung pendanaan pembangunan terutama infrastruktur baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

Jokowi ingin agar ada aliran dana, dan aliran uang kembali. Uang-uang yang parkir di luar negeri bisa masuk ke Indonesia.

"Kita membutuhkan dana, membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama yang membutuhkan uang gede untuk pembangunan infrastruktur,” tambahnya.

Pengampunan pajak ini diharapkan bisa menambah aliran dana yang masuk ke Indonesia sehingga ke depannya pemasukan negara dari sektor pajak kian kuat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak kepada DPR. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan segala pembahasannya ke DPR.

“Yang jelas sudah kita sampaikan ke Dewan, pertanyaannya ke DPR,” sebutnya.

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Adanya tax amnesty ini diharapkan membuat para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri tertarik memindahkan dananya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Penulis: Ridwan Aji Pitoko

Editor: Hilda B Alexander

Kompas.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3025

JAKARTA. Sepanjang 2015 lalu, Asia berhasil secara drastis melampaui pencapaian benua lainnya dalam hal penyelesaian pembangunan gedung-gedung pencakar langit.

Asia menguasai 81 gedung atau 76 persen dari total 106 gedung yang selesai dibangun tahun lalu.

Prestasi tersebut didukung pembangunan di China. Selama 8 tahun terakhir, negeri ini menjadi tempat yang paling banyak memiliki gedung setinggi 200 meter atau lebih, yakni 62 gedung.

Jumlah itu merepresentasikan 58 persen dari total penyelesaian gedung selama 2015, tetapi hanya bertambah 2 persen dari rekor 61 gedung pada 2014.

Dari 29 kota di China yang mendapat tambahan pembangunan gedung jangkung setinggi 200 meter atau lebih terdapat tiga kota yang mendominasi. Ketiganya adalah Nanjing, Nanning, dan Shenzhen yang masing-masing memiliki lima gedung.

Gedung tertinggi dan yang paling signifikan penyelesaiannya tahun lalu adalah Shanghai Tower setinggi 632 meter.

Pencakar langit itu berada dekat dengan Jin Mao Tower dan Shanghai World Finance Center di Zona Perdagangan dan Keuangan Lujiazui.

Shanghai Tower kini menyandang beberapa gelar, di antaranya adalah gedung tertinggi di China, gedung tertinggi nomor dua di dunia, dan gedung ketiga yang mendapatkan kategori megatall atau gedung berketinggian lebih dari 600 meter.

By. Editor Dikky Setiawan

Narasumber : Kompas.com