- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3269
JAKARTA. PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menjadi salah satu perusahaan tambang batu bara yang meraih kinerja positif di kuartal I tahun ini. Pada periode ini, pendapatan perusahaan tumbuh sebesar US$ 126 juta, meningkat 3,2 % dari periode sama tahun lalu sebesar US$ 122 juta.
Adapun perusahaan mencatat laba periode berjalan sebesar US$ 3,06 juta atau membaik dari kuartal I tahun lalu yang masih merugi US$ 10,4 juta.
Sekretaris Perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk, Errinto Pardede mengatakan, pertumbuhan kinerja ditopang kenaikan harga batu bara di kuartal I 2016 dibandingkan tahun lalu. Selain itu, efisiensi perusahaan juga berhasil yang membuat beban produksi pun berkurang.
"Kuartal I tahun ini lebih kuat dengan tambahan dua kontrak yang baru ditandatangani diawal tahun 2016 dan akhir tahun 2015," kata Errinto kepada KONTAN, Senin (16/5).
Guna mengejar target tahun ini, Errinto mengatakan, perusahaan akan memasang strategi efisiensi, meningkatkan produktifitas, menjaga cash flow dan berusaha untuk menambah kontrak-kontrak baru. Namun errinto belum mau membeberkan proyek mana yang dibidiknya saat ini.
Sebagai informasi, masih ada sembilan kontrak utama yang masih dipegang oleh DOID, yaitu Adaro, Kideco, Berau Coal Suaran, Berau Coal Bunungan, KPC, Darma Henwa, Sungai Danau Jaya, Tadjahan Antang Mineral. Terdekat, kontrak dengan Berau Coal di Lati yang sebentar lagi akan habis di 2017.
Reporter Emir Yanwardhana
Editor Dikky Setiawan
Narasumber : Kontan.co.id
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3869
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan presentasi di hadapan para CEO dan pengusaha Korea Selatan (Korsel) pagi tadi di Seoul. Presiden menjelaskan kalau Indonesia melakukan perbaikan iklim investasi.
Dalam presentasinya, Presiden mengungkapkan usahanya dalam menstabilkan perekonomian yaitu dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Ia pun menjelaskan tentang target-target pembangunan infrastruktur yang akan dicapai Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
"Pemerintahan kami melakukan program pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah. Anda bisa tanyakan ke duta besar atau para jurnalis di Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bertajuk "Special Forum with President Jokowi" di Ballroom Lotte Hotel, Seoul, Senin (16/5/2016).
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan antara lain pengembangan pembangkit listrik 35 Mega Watt, 163 pelabuhan, 1.646,6 mil jalan, 621,3 mil jalan tol, 2.024,42 mil rel kereta api, 15 bandara, 49 bendungan, dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan.
Presiden juga menjelaskan deregulasi aturan-aturan yang menghambat investasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berusaha memotong waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai perizinan.
"Kami telah mengeluarkan 12 paket kebijakan yang mencakup port clearance yang lebih cepat, biaya listrik lebih rendah untuk industri, penerbitan daftar negatif investasi, dan banyak lagi reformasi lainnya," tandasnya.
Dalam mempersingkat perizinan, Jokowi menampilkan beberapa izin yang dipersingkat pengurusannya antara lain NPWP/TDP yang awalnya 8 hari menjadi 5 hari, kemudian RUPTL dari 169 hari jadi 125 hari. Lalu ada juga IPPKH yang awalnya 164 hari dan Amdal yang 219 hari dipersingkat jadi 59 hari. Pengurusan izin-izin lain juga dipersingkat agar tidak menghambat investasi.
Presiden juga memaparkan perkembangan Indonesia yang saat ini sudah siap menghadapi tantangan dan persaingan. Menurutnya, selama ini persaingan membuat lebih maju, dicontohkan dengan berkembangnya dunia perbankan Indonesia oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, penerbangan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, dan juga berkembang PT Pertamina (Persero).
Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan pejabat lainnya.(alg/feb)
By. Angling Adhitya Purbaya - detikfinance
Narasumber : detik.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3398
JAKARTA. PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan realisasi kontrak baru di kuartal pertama tahun ini. Pada kuartal I-2016, realisasi kontrak baru perusahaan yang memiliki kode bursa ADHI ini tumbuh hingga 43,4% dibandingkan periode serupa tahun 2015 yang sebesar Rp 3,3 triliun.
"Per April 2016, ADHI telah merealisasikan kontrak baru senilai Rp 4,7 triliun," ujar Ki Syahgolang Permata, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk kepada KONTAN, Jumat (13/5). Menurut dia, sektor konstruksi masih mendominasi lini bisnis ADHI sebesar 90,7%.
Sementara itu perolehan kontrak baru terdiri dari pengerjaan gedung sebesar 40%, pengerjaan jalan dan jembatan sebesar 49,1% dan dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar 10,4%.
Secara segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru masih didominasi oleh BUMN sebesar 53,4%, swasta 26,5% dan APBN/APBD sebesar 20,1%
Per akhir 2016, ADHI mencanangkan target perolehan kontrak baru sebesar Rp 25,1 triliun, di mana lini bisnis konstruksi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 75,1%, EPC 6,9%, Properti 8,6% dan Manufaktur Precast sebesar 9,4%
Sementara itu untuk belanja modal, ADHI menargetkan kucuran dana Rp 1,1 triliun untuk membiayai beberapa investasi aset tetap seperti bisnis hotel sebesar Rp 280 miliar dan penyertaan berbagai proyek investasi sebesar Rp 750 miliar.
Reporter Elisabet Lisa Listiani Putri
Editor Dikky Setiawan
Narasumber : Kontan.co.id
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3771
JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mendapatkan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil (PSC) Lematang untuk jangka waktu 10 tahun. Perpanjangan kontrak ini berlaku efektif sejak 6 April 2017.
Melalui penandatanganan perpanjangan kontrak 10 tahun ini, manajemen MedcoEnergi mengklaim, perseroan masih memiliki kemampuan untuk terus menciptakan nilai serta memperkuat posisinya di dalam negeri.
Penyelesaian perpanjangan kontrak ini diperoleh setelah MedcoEnergi mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dengan begitu, MedcoEnergi resmi menjadi operator dan pemegang 100% hak partisipasi melalui anak perusahaannya.
Roberto Lorato, Direktur & CEO MedcoEnergi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan dan kesempatan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk terus mengoperasikan PSC ini.
"MedcoEnergi juga telah menyelesaikan akuisisi atas aset-aset utama Lundin di Indonesia termasuk kepemilikan hak partisipasi sebesar 25,8834% di PSC Lematang," jelas Roberto, Jumat (29/4).
Catatan saja, rata-rata produksi harian gas dari PSC Lematang pada tahun 2015 adalah 37,9 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Blok Lematang sendiri terletak di wilayah Sumatera Selatan.
Reporter Febrina Ratna Iskana
Editor Dikky Setiawan
Narasumber : Kontan.co.id
Reporter Febrina Ratna Iskana
Editor Dikky Setiawan
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3457
JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan memberhentikan sementara pelaksanaan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Namun, pembangunan proyek Tanggul Raksasa Jakarta Bagian A tetap bisa dilakukan
Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan yang akan dilanjutkan adalah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Sementara itu, untuk kewajiban pengembang, harus menunggu proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proyek Reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Sofyan mengatakan, keputusan pemerintah terus melanjutkan tanggul bagian A tersebut dilakukan karena pemerintah merasa tanggul tersebut penting.
"Itu untuk menahan arus laut yang masuk ke daratan Jakarta," katanya, Kamis (28/4).
Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sementara iitu mengkhawatirkan, nmoratorium yang dilakukan pada proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta akan mempengaruhi pelaksanaan proyek Tanggul Raksasa Jakarta Bagian A. Kekhawatiran tersebut terkait dengan panjang tembok yang harus dibangun.
Selain itu, kekhawatiran tersebut juga terkait besarnya biaya pembangunan. "Bangun bertiga saja berat, apalagi ini hanya pemerintah pusat dan daerah saja," katanya.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sementara itu mengatakan, pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah memutuskan untuk sementara waktu menghentikan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Keputusan tersebut diambil terkait tumpang tindih aturan soal reklamasi.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, selain rumit, dari aspek lingkungan, reklamasi tersebut juga berpotensi mengganggu lingkungan.
Berdasarkan indikasi awal kementeriannya menemukan beberapa permasalahan lingkungan serius yang mewarnai pelaksanaan proyek tersebut. Permasalahan pertama, menyangkut sedimentasi atau pendangkalan.
Berdasarkan temuan awal kementerian tersebut, ada proses pendangkalan yang cukup kuat terjadi di sekitar proyek reklamasi. "Selain itu, masalah air bersih, ada gangguan, tidak jelas persediaannya," kata Siti di Gedung DPR Senin (18/4).
Permasalahan lain, menyangkut keterbukaan pengembang terhadap penggunaan material yang mereka gunakan untuk melakukan reklamasi. Siti mengatakan, semua pengembang yang dimintai keterangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, material yang digunakan untuk reklamasi berasal dari Pulau Tunda di Banten.
Tapi, ketika diminta rencana penggunaan material, material planning, dan amdalnya pengembang sampai saat ini belum mau menyerahkan. Presiden Jokowi sementara itu dalam Rapat Terbatas yang digelar Rabu (27/4) kemarin memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan pembenahan terhadap segala masalah yang mewarnai proyek tersebut
Reporter Agus Triyono
Editor Sanny Cicilia
Narasumber : Kontan.co.id
Semua Berita