- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2119
Liputan6.com, Jakarta - Salah satu produsen kertas di dalam negeri, Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas menargetkan pengoperasian pabrik dari anak usahanya yaitu PT OKI Pulp And Paper dimulai pada April 2016. Hal ini setelah progres pembangunannya telah mencapai 55,53 persen per November 2015.‬
Pabrik yang diklaim menjadi pabrik bubur kertas atau pulp terbesar di kawasan Asia ini berlokasi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Direktur Pengelola Sinar Mas, G Sulistiyanto mengatakan, pabrik dengan nilai investasi mencapai Rp 35 triliun ini akan mengekspor dua juta ton pulp dan 500 ribu ton tisu dengan nilai mencapai US$ 1,5 miliar atau senilai Rp 20 triliun pada tahun pertamanya.‬
"Perusahaan berharap target ini bisa dicapai karena jika tertunda lagi maka akan menambah biaya investasi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Baca Juga
Nantinya, kebutuhan bahan baku pabrik ini akan disuplai dari lahan hutan tanaman industri (HTI) seluas 470 ribu hektare (ha) yang berada di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.‬
Saat ini, OKI Pulp And Paper memiliki lahan seluas 1.700 ha atau sepertiga dari luas Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mulai dibangun sejak 2013.‬
‪"Lokasi dipilih di OKI karena sudah ada ratusan ribu hektare lahan HTI milik perusahaan yang sudah ditanami sejak tahun 2005," lanjutnya.
Selain memiliki lahan HTI sendiri, perusahaan juga telah menyiapkan berbagai infrastruktur penunjang seperti pelabuhan di Selat Bangka, pembangkit listrik biomassa berkapasitas 500 MW, dan sistem 17 pabrik yang terintegrasi.‬
‪Direktur APP, Suhendra Wiriadinata mengatakan, bisnis bubur kertas dan tisu sangat menggiurkan pada masa mendatang seiring dengan semakin tingginya permintaan, terutama di China.‬
"Dari dua juta ton pulp yang dihasilkan, sebanyak 80 persen diekspor, sementara yang 20 persennya akan dibuat tisu dan 95 persennya juga diekspor, serta sebagian besar tujuan ke China," kata dia.
Keberadaan pabrik ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.‬ Saat ini, tenaga kerja yang bekerja di OKI Pupl and Paper mencapai 15 ribu orang untuk pembangunan pabrik.
Kemudian setelah beroperasi akan berkurang menjadi hanya 3.500 orang. Namun targetkan akan ada penambahan sebanyak 15 ribu orang tenaga kerja tidak langsung pada bidang kontraktor dan suplier.‬
‪Keberadaan APP OKI ini diperkirakan akan mendongkrak ekspor Sumatera Selatan sebesar 32 persen, sedangkan PDRB sebesar 11 persen.‬
‪Sementara itu, dalam proses pembangunan ini perusahaan juga telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp 21,83 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, beasiswa, dan pendirian sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) di Ogan Komering Ilir.‬ (Dny/Gdn)
By Septian Deny
Narasumber : Liputan6.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2260
Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mendapat pasokan biodiesel dari 11 badan usaha produsen bahan bakar nabati dengan jumlah 1,84 kilo liter (kl). biodiesel tersebut akan dicampur ke dalam solar sehingga menjadi biosolar.
Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan, pasokan biodiesel dari 11 badan usaha tersebut merupakan bukti dari kepatuhan Pertamina kepada kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu mandatori campuran biodisel 15 persen pada tahun ini dan 20 persen tahun depan.
"Pasokan biodiesel tersebut untuk memenuhi kebutuhan periode November 2015 sampai April 2016," kata ‎Bambang, di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Baca Juga
Menurut Bambang, sampai 31 Oktober 2015, Pertamina telah meyalurkan biosolar dengan campuran biodiesel pada solar 15 persen ‎mencapai 300 ribu kl dan ditargetkan mencapai 5,98 juta kl sampai akhir tahun.
Dengan mandatori campuran biodiesel pada solar 20 persen tahun depan, Pertamina memperkirakan kebutuhan biodiesel mencapai 5,14 juta kl atau setara dengan 26 juta kl biosolar.
Volume tersebut dari 2,7 juta kl untuk subsidi, 1,26 juta kl untuk kebutuhan pembangkit listrik dan 1,12 juta kl untuk kebutuhan non subsidi.
Berikut daftar 11 produsen bahan bakar nabati yang memasok biodiesel kepada Pertamina:
1. PT Musim Mas Batam dan Musim Mas Medan dengan volume 338,982 Kl
2. Wilmar Bioenergi Indonesia dengan volume 920,411 Kl‎
3. PT Wilmar Nambat Indonesa 920,411 Kl
4. PT Pelita Angung Agri Industri. 90,552 Kl
5. PT Darmex Biodiesel 103.744 Kl
6. PT Cemerlang Energi Perkasa 148,016 Kl
7.PT Ciliandra Perkasa 73,078 Kl
8. PT Energi Bahari Lestari 20,078 Kl
9. PT Anugrah Inti Gemanysa 49,361 Kl
10. PT Primanusa Palma Energy 44,189 Kl
11. PT Bioenergi Pratama Jaya 33,375 Kl.
(Pew/Gdn)
Narasumber : Liputan6.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2320
Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Indonesia, harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah.
Agar cita-cita membangun desa pinggiran itu terwujud, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengambil langkah kebijakan strategis. Seperti meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah pulau kecil dan terluar dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
“Kita akan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan pemukiman,†ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam Seminar Nasional Dari Desa Membangun Indonesia, di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Senin (16/11).
Marwan pun menambahkan, akan melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertentu dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal. “Salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah,†ujarnya.
Membangun dari pinggiran merupakan upaya strategis untuk mengatasi masalah kesejangan antar wilayah, yang merupakan fenomena sekaligus masalah pembangunan yang hingga kini belum terselesaikan.
Dalam seminar itu, Menteri asal Pati, Jawa Tengah ini memaparkan, Kawasan Barat Indonesia (KBI) mengalami akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Sebaliknya justru terjadi pada daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Selama 30 tahun(1983-2013), kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. Sedangkan kontribusi PDRB KTI masih sangat rendah dan hingga kurun waktu 30 tahun masih berada di angka 13 persen,†ujar Marwan Jafar.
Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat tinggi dalam kontribusi PDRB KBI dan KTI terhadap pertumbuhan nasional. Jika di Kawasan Barat Indonesia (KBI) seperti Jawa, ketersediaan infrastruktur ekonomi, energi dan Teknologi Informasi serta Komunikasi sudah mencapai 51,45 persen.
Namun berbeda dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Papua hanya 19,22 persen dan Maluku 29,88 persen. “Data ini menegaskan adanya kesenjangan ketersediaan infrastruktur ekonomi, energi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi antar pulau di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI),†ujar Menteri Marwan.
Menteri Marwan dapat Gelar Kehormatan ‘Ngang’.
Selain seminar, Marwan Jafar juga mengunjungi Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan. Di situ beliau mendapatkan gelar kehormatan adat dengan sapaan nama kehormatan 'Ngang' yang berarti Burung Terbang. Karena, dianggap memiliki kekuatan menjelajahi pelosok perbatasan dan peduli terhadap masyarakat desa
"Saya mengucapkan banyak terima kasih, karena hari ini saya sudah menjadi bagian dari desa setempat. Saya berterima kasih telah diberikan panggilan adat yang artinya burung terbang, semoga saya bisa terbang ke perbatasan Kalimanta Utara," ujar Marwan usai menerima penghargaan adat di rumah adat Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Marwan berjanji akan terus konsisten membangun Indonesia dari pinggiran. "Kita mulai bangun Indonesia dari pinggiran, pinggiran kita akan mulai Malinau. Insya Allah ke depan perbatasan-perbatasan akan mengalami perkembangan yang luar biasa," ujar Marwan yang disambut oleh ratusan masyarakat Desa Setulang.
Menurut Marwan, Desa Setulang sebagai desa wisata sudah layak dipromosikan untuk menunjang pariwisata kita secara nasional. Marwan juga meminta kepada Bupati untuk lebih menggiatkan promosi pariwisata yang ada di Malinau. "Tolong pak bupati, desa wisata ini dipromosikan dikenalkan melalui Youtube agar dikenal dunia," paparnya.
-
Dalam kesempatan tersebut, Marwan juga memuji konsep Bupati Malinau yang mampu memberdayakan desa-desa dengan Gerakan Desa Membangun (Gerdema). "Walaupun saya baru pertama kali kesini, kondisi desa di Malinau sudah baik, apalagi bupatinya juga punya konsep yang baik. Berharap kedepan, bisa lebih lagi," imbuhnya.
Marwan juga menjelaskan program khusus pemerintah mengenai daerah-daerah yang ada di perbatasan. "Salah satunya nanti akan kita gunakan transmigrasi lokal, dan kita berdayakan desa-desa yang berada di perbatasan," tutupnya.
Pentingnya Membangun Perbatasan
Kawasan perbatasan membutuhkan kebijakan khusus dan mengandung keberpihakan (Affirmative Policy) dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara pendekatan keamanan (Security Approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prosperity Approach).
Pendekatan keamanan dilakukan dalam rangka menjaga dan menjamin keamanan masyarakat perbatasan serta berdaulatnya negara kita tercinta, mengingat banyaknya aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan.
“Sedangkan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan merupakan upaya menjamin kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kelayakan hidup dan merupakan wujud pemerataan pembangunan,†ujar Marwan Jafar.
Makanya, untuk pembangunan kawasan perbatasan harus fokus pada isu pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. “Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga antar negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah atau desa perbatasan,†ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.
Secara lebih detail, kondisi secara umum pembangunan di kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:
Permukaan jalan desa di kawasan perbatasan sebagian besar masih belum beraspal. Persentase jalan desa dengan jenis permukaan jalan yang terluas yang belum beraspal (56,71 %) dan sebagian besar permukaan jalan masih diperkeras dan tanah. Dan terdapat 38 Kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan yang seluruh permukaan jalan desanya belum diaspal.
Rasio elektrifikasi desa-desa di kawasan perbatasan (86,37%) jauh lebih rendah daripada persentase elektrifikasi nasional (96,08%). Dari 817.806 Kepala Keluarga (KK) masih terdapat 111.490 KK di wilayah perbatasan yang belum bisa menikmati listrik.
Dari 1730 Desa di wilayah perbatasan, 26% Desa masih belum terjangkau sinyal telepon dan 33% masih memiliki kondisi sinyal yang lemah. Dan terdapat 18 Kecamatan Lokpri Perbatasan yang seluruh desanya belum terjangkau sinyal telepon.
Sebanyak 56% Desa di kawasan perbatasan masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendapatkan air bersih. Dan terdapat 48 Kec. Lokpri perbatasan yang seluruh desanya tidak memiliki fasilitas air bersih.
Berdasarkan data tersebut Menteri Marwan mengatakan, adanya upaya dan strategi yang visioner dan tepatdalam percepatan pembangunan daerah-daerah pinggiran, salah satunya di kawasan perbatasan. “Pembangunan perlu dimulai dengan meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris dengan menjalankan kebijakan yang berpihak (Affirmative Policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal,†ujarnya.
Dana desa merupakan salah satu solusi dalam melakukan percepatan pembangunan desa. Upaya lain yang telah dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Border Investment Summit. Diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah atau desa di kawasan perbatasan.
“Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan perekonomian dengan langkah yang terintegrasi dan sinergis. Pembangunan perbatasan tidak hanya dari aspek keamanaan, tetapi harus juga dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan ekonomi yang positif dan produktif,†ujar Marwan Jafar.
By. SATRIA-PININGIT
BAMBANG
Narasumber : Liputan6.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2376
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap berusia setahun. Selama periode tersebut, perekonomian Indonesia terombang ambing dalam ketidakpastian global. Parahnya lagi, Negeri ini mengalami permasalahan internal sehingga perlu dilakukan reformasi struktural.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengungkapkan, perjalanan pemerintahan Jokowi-JK di tahun pertama diterpa badai perekonomian yang datang dari luar maupun dalam negeri. Termasuk warisan masalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pemerintahan Jokowi satu tahun pertama tidak beruntung, karena diwarisi 4 defisit oleh pemerintahan sebelumnya (SBY)," tegasnya di Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Rizal menyebut, pertama, defisit neraca perdagangan yang terus mengalami penurunan meskipun sudah sedikit terangkat dalam beberapa bulan terakhir. Kedua, defisit transaksi berjalan cukup besar sehingga memberi tekanan pada rupiah. Defisit ketiga, terjadi pada neraca pembayaran Indonesia dan keempat, defisit fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Defisit ini memberi tekanan pada makro ekonomi, dan membuat ekonomi Indonesia terkoreksi. Karena pada saat booming komoditas, kita tidak melakukan perubahan struktural sehingga masalah itu muncul di akhir 2014 dan 2015," paparnya.
Baca Juga
Permasalahan lain, Rizal mengaku, masa pemerintahan 9 bulan pertama pemerintahan Kabinet Kerja, Jokowi hanya menunjuk 2-3 menteri. "Sedangkan sisanya (menteri) merupakan usulan dari tokoh-tokoh politik di Indonesia yang visinya masih simpang siur dengan kompetensi KW 2 atau KW 3," terangnya.
Selanjutnya pada Agustus 2015, lanjut Rizal, Presiden Jokowi bergerak cepat melakukan reshuffle jilid I, di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih langsung orang-orang yang dipercaya menjadi pembantu Presiden, baik di bidang politik, keamanan, ekonomi.
"Hasilnya bisa dilihat, selama 3 bulan terakhir, ekspektasi mulai positif, ekonomi yang tadinya anjlok sudah mulai naik 0,1 persen sampai 0,2 persen, rupiah relatif stabil. Karena sebelumnya harapan atau ekspektasi masyarakat dan investor sudah hilang, penjualan ritel drop 30 persen, rupiah melemah dan pertumbuhan ekonomi turun," papar Rizal.
Lebih jauh Rizal mengaku, pemerintah melakukan perubahan dengan mempercepat proses tender, penandatanganan kontrak sampai pelaksanaan proyek sehingga memacu penyerapan anggaran lebih maksimal. Upaya tersebut, sambungnya, diiringi implementasi paket deregulasi, seperti izin investasi di kawasan industri.
Ia mencontohkan, pengusaha yang ingin menanamkan modal dengan membangun pabrik berlokasi di kawasan industri, tidak perlu lagi izin AMDAL, dan izin lainnya karena sudah berada di kawasan industri.
Di samping itu, Rizal mengaku, pemerintah telah memangkas sepertiga perizinan ekspor dan impor barang di pelabuhan dari sebelumnnya 124 izin. Secara tidak langsung, tambahnya, langkah tersebut akan mengurangi hambatan investasi dan bisnis.
"Sebagian izin dikeluarkan menteri lama, dan tidak pernah dicabut. Oleh menteri baru dibikin aturan baru, sehingga bikin ruwet. Kita perbaiki, dan dalam waktu kurang dari 3 hari, pengusaha sudah bisa mulai berbisnis. Ini sebuah kemajuan," tegasnya. (Fik/Gdn)
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2311
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika menjelaskan polemik pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Minerba.
"Kondisi ini karena UU Minerba tidak dipatuhi," ujar Kardaya, dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).
Kardaya mencontohkan, ada beberapa pelanggaran UU yang dilakukan Freeport sebelumnya, seperti tidak boleh mengekspor konsentrat setelah 2014. Namun, Freeport tetap mengekspor konsentrat.
"Misalkan UU mengatakan bahwa setelah 2014 tidak boleh eskpor konsentrat, tapi diekspor kan bertentangan dengan UU," ujar dia.
Kardaya juga menyebutkan adanya pernyataan renegosiasi amandemen kontrak karya yang dilakukan hanya satu tahun setelah 2019.
"Jadi 2019 sampai 2020, berdasarkan UU tidak ada negosiasi-negosiasi. Kalau ada berarti ilegal," ucap dia.
Kardaya mengatakan dirinya tidak bisa berbicara mendalam mengenai karut marut Freeport Indonesia karena dugaan siapa yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden sudah disampaikan kemarin.
"Dugaannya kan sudah disampaikan kemarin, tapi kita lihat bahwa kita harus lihat secara keseluruhan apa yang terjadi, saya tidak mengacu itu benar atau tidak. Saya tidak tahu," pungkas dia.
by. Annisa ayu artanti
Narasumber : METROTVNEWS.COM
Semua Berita